.jpg)
Bandung - Medialintaspublik.online
Pemerintah Pusat Memberikan bantuan program Revitalisasi satuan pendidikan untuk sekolah dasar negri dan swasta tahun 2026 melalui Kemendikdasmen Repebulik Indonesia. Dan jumlah anggaranya persekolah yang menerima program ini memang berfariatip, ada sampai milyaran. Pastinya anggaran yang diberikan oleh pemerintah tersebut yang bersumber dari APBN, untuk revitalisasi ruang sekolah yang kerusakan berat dan sedang, dan sekolah yang menerima harus jelas statusnya atau tidak dalam sengketa. Harapan pemerintah supaya sekolah bagus dan nyaman untuk siswa/siswi menimba pelajaran. Tetapi harapan tersebut belum sesuai dengan baik. Diduga kepala sekolah terkait terkesan tidak mengindahkan petunjuk teknis, dan diduga rawan pengurang volume pekerjaan? Apakah kepala sekolah mengambil keuntungan untuk pribadi dan kelompoknya terkait
program revitalisasi sekolah tersebut?
Pantauan surat kabar Linta Publik dilapangan, pekerjaan program revitalisasi tersebut ada yang diborongkan ke pihak pemborong padahal di aturan petunjuk teknis, tidak boleh di borongkan, dan begitu juga mulai matrial yang digunakan oleh kepla sekolah berkawlitas rendah, dan pengadukan semen juga dilaksnakan secara manual, seharusnya pake molen, terus ruangan sekolah yang harus rehab berat, ternyata dibuat kepala sekolah rehab sedang, terus ada juga P2SP tidak di ikut sertakan untuk belanja matrial, dan pekerjanya juga yang dari luar sekitar sekolah. Padahal diaturan pekerja harus dari sekitar sekolah, dan belanja matrial harus sekitar wilayah sekolah. Dan mengingat terkait program revitalisasi ini kepala sekolah yang bertanggung jawab penuh terkait anggaranya. Dan ini daftar sekolah yang menerima anggran tersebut
-SDN cihalimun
-SDN mandalasari
-SDN karangputih
-SDN 1 padasuka
-SDN gunungmasigit
-SDN 1 rancairung
-SDN 2 langensari
-SDN margalaksana
-SDN sindangsari
-SDN cangkorah
-SDN sukasari
-SDN sukamaju
-SDN jati baru
-SDN mandalasari
-SDN kamulyan
-SDN 2 padasuka
-SDN bojongsalam
-SD neo mahardika
-SDN 1 kertamulya
-SDN tresnaraja
-SDN 2 jayagiri
-SDN jalantir
-SDN sinarjaya.
Nah terus juga wartawan Surat Kabar Lintas Publik konfirmasi ke kepala sekolah. bahwa mereka laporan langsung kementerian. Dan wartawan bertanya juga apakah kepala sekolah mempunyai terkait sertifikat pengadaan barang jasa, yang di atur di Perpres no 46 thn 2025, mereka -mengatakan kami tidak punya. Nah masalah ini perlu di usut oleh pihak kejati jabar, supaya apabila ditemukan kerugian negara agar dipertanggung jawabkan secara hukum.
Rudi Zahid.
