KABUPATEN BEKASI –LINTAS PUBLIK,
Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa setelah proses pemilihan selesai.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, S.H., dalam rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berlangsung pada Kamis (8/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif, khususnya dalam mengevaluasi penyelenggaraan Pilkades serentak serta mengidentifikasi berbagai hal yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan.
Ridwan Arifin menegaskan bahwa evaluasi pascapilkades tidak boleh hanya menjadi agenda formalitas. Seluruh catatan dan temuan selama proses penyelenggaraan harus ditindaklanjuti secara konkret agar dapat menjadi dasar perbaikan sistem pemerintahan desa.
Menurutnya, evaluasi perlu mencakup berbagai aspek, mulai dari pelaksanaan tahapan pemilihan, koordinasi antarlembaga, hingga kesiapan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan setelah terbentuknya kepemimpinan baru.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif setelah pelaksanaan Pilkades. Seluruh proses pascapemilihan harus berlangsung tertib, transparan, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, lanjut Ridwan, akan terus mendorong sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Koordinasi lintas sektor tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus memastikan transisi kepemimpinan di tingkat desa berjalan tanpa mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.
Ridwan berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, berakhirnya proses pemilihan dapat menjadi awal bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ia menambahkan, hasil evaluasi harus mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah perbaikan yang terukur, sehingga berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pilkades dapat diminimalkan pada penyelenggaraan berikutnya.
Melalui evaluasi dan penguatan koordinasi tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi berharap Pilkades serentak tidak hanya menghasilkan pemimpin desa yang baru, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun pemerintahan desa yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Yosephine)
